Sorotan muncul karena masyarakat menilai kualitas pekerjaan tidak sebanding dengan anggaran yang telah dialokasikan pemerintah daerah. Padahal, dana APBD yang digelontorkan bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur desa serta mendorong kesejahteraan dan perekonomian warga setempat.
Sejumlah pihak menilai pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana publik seharusnya mengedepankan mutu, volume, dan kualitas pekerjaan sesuai rencana anggaran biaya (RAB). Jika tidak, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan dan kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak-pihak terkait.
Spesifikasi Proyek Jalan
Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek pembangunan rabat beton jalan Dukuh Karangawen RW 12 dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Karangawen. Pekerjaan tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Demak Tahun 2025 melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
Proyek ini memiliki spesifikasi panjang 139 meter, lebar 4 meter, dan ketebalan 0,2 meter. Nilai anggaran yang dialokasikan sebesar Rp200.000.000 dengan masa pengerjaan selama 90 hari.
Namun, hasil pemantauan di lapangan menunjukkan adanya dugaan pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam RAB. Di lokasi proyek, tidak ditemukan penggunaan mesin molen maupun agregat sebagaimana lazimnya dalam pekerjaan betonisasi jalan.
Temuan dan Dugaan Pelanggaran
Dari hasil investigasi lapangan, pekerjaan beton diduga dilakukan secara manual dengan komposisi campuran semen yang dinilai tidak memadai. Ketebalan beton juga disebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
Selain itu, material batu penimbun yang seharusnya menggunakan batu split diduga diganti dengan material pasir lepas (plupuh). Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait daya tahan jalan yang baru dibangun.
"Kami menduga proyek pembangunan jalan ini tidak sesuai spesifikasi dalam RAB. Pekerjaan terlihat menggunakan alat manual, campuran semennya tidak cukup, dan ketebalannya juga tidak sesuai. Batu penimbun yang seharusnya batu split justru terlihat seperti pasir lepas dan terkesan asal-asalan," ujar seorang warga setempat.
Keluhan dan Harapan Warga
Warga sekitar mengaku tidak memahami secara teknis pekerjaan konstruksi, namun secara kasat mata menilai kualitas jalan yang dibangun tidak meyakinkan. Mereka khawatir jalan tersebut tidak akan bertahan lama dan kembali rusak dalam waktu singkat.
"Kami tidak paham teknis konstruksi, tapi sebagai orang awam terlihat pekerjaan ini tidak sesuai. Ketebalan dan mutu semennya tipis, adukannya terlalu encer, dan materialnya terasa kurang," ucap seorang warga yang enggan disebutkan namanya saat ditemui, Sabtu (20/12/2025).
Warga juga menyoroti lemahnya pengawasan pembangunan di Desa Karangawen. Menurut mereka, sejumlah proyek infrastruktur di desa tersebut kerap mengalami kerusakan meski belum lama selesai dikerjakan.
"Di desa kami ini memang pengawasan pembangunan lemah. Banyak proyek yang belum lama selesai sudah rusak. Apakah memang seperti itu atau ada masalah, kami juga tidak tahu," ungkap warga tersebut.
Desakan Audit dan Pengawasan
Atas kondisi tersebut, warga berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait serta aparat penegak hukum (APH) dapat turun langsung melakukan audit dan pemeriksaan terhadap proyek pembangunan jalan tersebut.
Mereka menegaskan akan terus mengawal proses pengerjaan hingga masa pelaksanaan berakhir agar tidak terjadi kerugian negara dan masyarakat. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Desa Karangawen. Upaya konfirmasi masih belum membuahkan hasil karena nomor telepon pihak desa sulit dihubungi.
0 Komentar