Pelantikan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam memperkuat struktur birokrasi sekaligus memastikan roda pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan lebih efektif, terarah, dan selaras dengan target pembangunan daerah pada 2026.
Enam pejabat yang dilantik terdiri atas lima pejabat hasil seleksi terbuka dan kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama serta satu pejabat melalui mekanisme perpindahan jabatan. Proses ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip profesionalisme dan sistem merit dalam pengisian jabatan strategis.
Daftar Pejabat yang Dilantik
Adapun pejabat yang resmi dilantik yakni Pandi, S.Sos. sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia. Selain itu, Nugroho Priyo Pratomo dipercaya menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Selanjutnya, Imam Khasbulah dilantik sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), Dwi Mulyatno sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Heru Sri Wibowo sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), serta Drajat Uji Wakhyono sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
Dengan komposisi pejabat baru tersebut, Pemkab Purbalingga berharap koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat semakin solid dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Penekanan Kinerja dan Tantangan Pembangunan
Dalam sambutannya, Bupati Fahmi Muhammad Hanif menegaskan bahwa tantangan pembangunan Kabupaten Purbalingga ke depan masih cukup besar dan kompleks. Oleh karena itu, seluruh pimpinan OPD diminta bekerja lebih efektif, optimal, dan berorientasi pada hasil nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"PR kita masih banyak. Masih diperlukan berbagai perbaikan dan optimalisasi kerja agar ke depan pemerintahan bisa berjalan lebih efektif dan berdampak langsung," ujar Fahmi dalam sambutannya, Jumat (2/1/2026).
Ia menekankan bahwa setiap program dan kebijakan yang dijalankan OPD harus selaras dengan tujuan percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, integritas aparatur, profesionalisme kerja, dan kolaborasi lintas OPD menjadi kunci utama dalam menjawab berbagai persoalan daerah.
"Objektifnya jelas, yaitu memajukan Kabupaten Purbalingga dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tegasnya.
Evaluasi Berkala dan Prinsip Meritokrasi
Lebih lanjut, Bupati Fahmi menegaskan bahwa profesionalisme, performa kerja, dan prinsip meritokrasi akan menjadi dasar utama dalam penilaian aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Purbalingga. Evaluasi kinerja pejabat, kata dia, akan dilakukan secara berkala setiap tiga bulan.
Evaluasi tersebut bertujuan memastikan setiap pejabat mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, sekaligus menjadi instrumen pengawasan dan pengendalian kinerja birokrasi agar tetap sejalan dengan target pembangunan daerah.
Selain itu, Fahmi memastikan pengisian jabatan struktural yang masih kosong akan segera dilakukan. Langkah ini diambil agar seluruh SKPD dapat bekerja secara maksimal dan tidak terjadi stagnasi pelayanan publik kepada masyarakat.
"Orang-orang yang mampu menunjukkan kinerja terbaik akan kita tempatkan pada posisi terbaik," pungkas Fahmi.
Melalui penataan jabatan yang lebih profesional dan peningkatan kinerja aparatur, Pemerintah Kabupaten Purbalingga berharap pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
0 Komentar