REAL INVESTIGASI// Batang,  Menyikapi pemberitaan terkait dugaan penganiayaan terhadap salah satu peserta karnaval Agustusan di Desa Kemiri Barat, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, pihak desa menyampaikan klarifikasi agar masyarakat mendapatkan informasi yang berimbang. Kepala Desa Kemiri Barat, melalui perwakilan tokoh masyarakat setempat, menegaskan bahwa kronologi yang beredar di publik tidak sepenuhnya benar. Menurutnya, kejadian tersebut berawal dari adanya rombongan pemuda asal Dukuh Kecubung, Desa Gondang, yang lebih dahulu terlibat keributan dengan warga setempat. “Dari bukti video yang kami pegang, terlihat justru pihak dari Dukuh Kecubung melakukan penyerangan lebih dulu terhadap warga Kemiri. Karena itu, warga kami melakukan perlawanan. Saat mereka lari, ada satu orang yang tertinggal, itulah korban yang kemudian mengalami pengeroyokan,” jelas salah satu tokoh masyarakat, Sabtu (6/9/2025). " Korban dari desa Kemiri bernama Ari, Desa Kemiri Kemiri  RT 04 RW 2...

  REAL INVESTIGASI//PURBALINGGA – Kondisi infrastruktur di Kabupaten Purbalingga kembali menjadi sorotan. Sebuah jembatan penghubung di Desa Kasih  Kecamatan Kertanegara, rusak lebih dari tiga tahun tanpa perbaikan. Karena tak kunjung mendapat perhatian dari pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten, warga akhirnya sepakat memperbaiki jembatan tersebut secara swadaya. Perbaikan dilakukan demi menjamin akses warga dalam beraktivitas sehari-hari, mulai dari transportasi hasil pertanian, akses sekolah, hingga mobilitas sosial masyarakat. Pasalnya, situasi ini masih menunjukkan banyaknya persoalan infrastruktur desa di Purbalingga yang belum ditangani secara optimal. Sodik, warga Desa Kasih RT 4 RW 4, berharap pemerintah segera turun tangan. “Kami sangat berharap pemerintah desa dan kabupaten peduli terhadap pembangunan. Jembatan ini sangat penting bagi kami,” ujarnya, Sabtu (6/9/2025). Senada, Yadi, salah satu warga lainnya, menegaskan bahwa gotong royong warga adalah solusi da...

  REAL INVESTIGASI// PURBALINGGA || Juniati, warga Sawangan Dusun 1 RW 003/001, mengadukan kasus hilangnya sertifikat jaminan tanah yang diserahkan kepada BRI Unit Karang Moncol kepada tim advokat PNN NEWS. Ia menuntut kejelasan dan keadilan setelah mengalami kesulitan yang berkepanjangan untuk mendapatkan kembali sertifikat jaminannya. Menurut Juniati, pada tahun 2021 ia mengajukan pinjaman sebesar sekitar Rp10 juta di BRI dengan jaminan sertifikat tanah miliknya. Pinjaman tersebut telah lunas pada tahun 2023. Namun, meskipun sudah melakukan pelunasan, sertifikat jaminan yang seharusnya dikembalikan tidak kunjung diserahkan. "Saya kecewa karena sertifikat saya tidak dikembalikan. Hanya janji berturut-turut yang saya terima, mulai dari besok, besok, hingga akhirnya pihak BRI meminta waktu satu bulan, tapi hingga kini tidak ada kejelasan," ujarnya. Pernyataan Juniati diperkuat oleh Priwin, yang diberi mandat untuk mengambil sertifikat tersebut. "Sudah dua tahun berlalu da...

REAL INVESTIGASI// PURBALINGGA || Abah Selamet Wahidin dalam sambutannya menegaskan, "Pergerakan bukan sekadar turun ke jalan, melainkan harus dilakukan dari segala lini. Penting untuk dipahami, jangan sampai pergerakan kita disusupi pihak-pihak yang justru merugikan aktivitas teman-teman." Ia menambahkan, "Kami akan melakukan pergerakan tanpa batas agar tuntutan kami mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Beberapa tuntutan penting yang perlu dievaluasi dan ditindaklanjuti antara lain: pembatalan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penyelesaian tuntas pungutan liar pada proyek fisik maupun nonfisik, evaluasi ketat pelaksanaan percepatan pembangunan daerah yang selama ini diragukan independensi dan objektivitasnya, serta peninjauan kembali Perda Corporate Social Responsibility (CSR) yang dinilai belum berjalan secara proporsional. Masih banyak hal lainnya yang perlu diperbaiki." Seluruh ketua ormas, LSM, dan tokoh masyarakat yang hadi...

  REAL INVESTIGASI// Purbalingga || Pertemuan antara Bupati dan para audien yang terdiri dari ketua-ketua ormas, LSM, serta tokoh masyarakat berakhir tanpa kesepakatan. Para audien menyampaikan sejumlah fakta di lapangan yang menjadi keluhan serius masyarakat. Namun, jawaban Bupati dinilai hanya bersifat normatif dan tidak menjawab substansi persoalan yang disampaikan. Beberapa isu utama yang diangkat antara lain: * Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai tidak wajar oleh masyarakat. * Harga seragam sekolah yang terlalu mahal dan membebani orang tua. * Buruknya pelayanan rumah sakit daerah, yang kerap menyulitkan pasien dalam mendapatkan layanan dasar. * Ketidakprofesionalan Tim Percepatan Pembangunan, yang menurut para audien diisi oleh anggota DPRD serta individu dari lingkaran dekat Bupati. Mereka dianggap tidak independen dan tidak objektif dalam bekerja. Lebih lanjut, yang paling disorot adalah dugaan jual beli proyek, dengan komisi antara 10–20 persen yang harus d...

  REAL INVESTIGASI || Jakarta, 30 Agustus 2025 – Suasana kekeluargaan mewarnai Pengajian Rutin LSM Harimau DPW DKI Jakarta yang digelar di kawasan Jakarta Barat, Sabtu malam (30/8/2025) Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPW DKI Jakarta Neville GJ Muskita memberikan pesan khusus kepada seluruh keluarga besar LSM Harimau untuk tetap tenang dan menjaga kedamaian di tengah memanasnya situasi sosial politik di Jakarta. Neville GJ Muskita menegaskan, pengajian bulanan bukan hanya sebagai forum silaturahmi dan doa bersama, melainkan juga ruang konsolidasi moral agar seluruh kader LSM Harimau bisa menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. “Jangan ada yang mudah terbawa arus. Kita harus hadir sebagai penyejuk. Jakarta sedang diuji, dan kita tidak boleh ikut memperkeruh keadaan,”  kata Neville GJ Muskita dalam sambutannya. Ia menyoroti berbagai aksi massa yang belakangan berujung ricuh dan menelan korban. Neville GJ Muskita menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus belasungkawa kepad...

  REAL INVESTIGASI|| Purwokerto JawaTengah - Sejak 25 Agustus 2025 hingga saat ini masih terjadi unjuk rasa besar-besaran dimana-mana. Unjuk rasa kali ini melibatkan ribuan orang dari segala kepentingan dan sangat disayangkan sampai menimbulkan korban jiwa dan banyak kerugian.   Kebebasan mengemukakan pendapat memang dijamin oleh undang-undang akan tetapi apabila melibatkan anak-anak ini tidak benar, ungkap Jumi Purwandari, Kepala Divisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Harapan Rakyat Indonesia Maju (Kadiv PPA DPP LSM Harimau). Sabtu (30/8/2025) Anak-anak seharusnya wajib dilindungi dari aktivitas yang rawan kekerasan. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Aparat harus tahu hal ini, jangan sampai anak-anak mengalami kekerasan. Lebih lanjut Kadiv PPA DPP LSM Harimau menyampaikan bahwa  "dalam aksi unjuk rasa kali ini,...