LHA SH Terate Pusat Madiun Angkat Bicara: Selesaikan Konflik Lewat Jalur Hukum, Bukan Unjuk Kekuatan Massa!

 

REALINVESTIGASI.COM | MADIUN – Lembaga Hukum dan Advokasi (LHA) Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Pusat Madiun menyikapi secara tegas aksi massa dan berbagai tuntutan yang dialamatkan kepada pihak kepengurusan pusat. LHA menegaskan bahwa dinamika serta persoalan internal organisasi tidak semestinya dipaksakan selesai lewat tekanan massa di lapangan, melainkan harus tunduk pada mekanisme organisasi dan koridor hukum yang sah.

Pernyataan keras tersebut disampaikan oleh Tim LHA SH Terate Pusat Madiun, Dr. H. Agus Shali, merespons gelombang aksi yang mengusung narasi "nyawiji" (penyatuan). Menurutnya, gagasan tersebut justru tidak memiliki mekanisme teknis maupun tujuan organisasi yang jelas.

Dr. Agus Shali menekankan bahwa saat ini masing-masing pihak pada dasarnya telah mengantongi struktur kepengurusan tersendiri, mulai dari tingkat pusat, cabang, ranting, hingga rayon. Oleh karena itu, pengulangan wacana penyatuan tanpa landasan legalitas dan kesepakatan pihak berwenang hanya akan membuang energi.

"Tidak perlu lagi membawa-bawa konsep nyawiji untuk mempertemukan atau mengubah kepengurusan yang sudah berjalan. Masing-masing sudah mempunyai kepengurusan. Hormati mekanisme organisasi masing-masing," ujar Dr. H. Agus Shali kepada wartawan, Selasa (22/9/2026).

Stop Mediasi Tanpa Ujung: Dorong Pembuktian di Pengadilan

LHA SH Terate Pusat Madiun menilai forum mediasi atau diskusi yang berulang kali digelar kerap tidak menyentuh akar persoalan dan hanya berputar pada perdebatan lama. Apabila terdapat perselisihan mengenai legalitas badan hukum, kepengurusan, maupun klaim kepemilikan aset, LHA mendesak agar seluruh pihak menyelesaikannya sesuai substansi perkara:

• Persoalan Organisasi: Wajib diselesaikan melalui mekanisme internal dan AD/ART organisasi.
  
  
• Persoalan Legalitas & Hukum: Wajib ditempuh melalui proses dan mekanisme hukum yang berlaku.
  
  
• Klaim Kepemilikan Aset: Harus dibuktikan secara sah melalui dokumen pendukung, alat bukti, dan putusan pengadilan.
  
  

"Penyelesaian tidak akan pernah mencapai titik terang atau kepastian jika masing-masing pihak hanya datang untuk mempertahankan versinya sendiri tanpa mau masuk ke mekanisme penyelesaian yang konkret," tegas Dr. Agus Shali.

Aksi Massa Bukan Ajang Menentukan Hak dan Kepemilikan

Kendati menghormati hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum, LHA mengingatkan bahwa aksi demonstrasi di jalanan maupun di depan markas organisasi bukanlah tempat untuk menentukan siapa yang sah memegang kepengurusan atau hak atas aset.

LHA menyayangkan adanya potensi intimidasi, tekanan fisik, hingga upaya memaksa masuk ke area Padepokan Agung Madiun. Tindakan-tindakan pemaksaan di lapangan dinilai sangat rawan memicu provokasi dan benturan fisik antarwarga.

"Padepokan Agung bukan tempat untuk membuktikan siapa yang paling kuat. Jika ada pihak yang merasa memiliki hak atas kepengurusan atau penguasaan Padepokan Agung, silakan buktikan melalui dokumen dan alat bukti di pengadilan. Bukan dengan membawa massa, bukan dengan membuka gerbang secara paksa, dan bukan dengan tekanan di lapangan," lugasnya.

Pintu Damai Terbuka, Tapi Bukan untuk Kompromi Tanpa Kepastian

Menanggapi tuntutan perombakan struktur pengurus atau penggantian Ketua Umum, LHA menegaskan bahwa pergerakan massa tidak serta-merta memberikan kewenangan legal untuk merubah keputusan formal organisasi. Perubahan kepengurusan hanya sah jika dilakukan melalui forum resmi yang diatur dalam konstitusi organisasi.

LHA menegaskan pihaknya tidak menutup mata terhadap ikhtiar perdamaian. Namun, rekonsiliasi yang diharapkan adalah perdamaian yang terukur dan menghormati posisi hukum masing-masing pihak.

"Kami tidak menolak penyelesaian damai. Tetapi perdamaian tidak boleh menjadi alasan untuk mengulang perdebatan yang sama tanpa kepastian. Jika ada persoalan hukum, tempuh jalur hukum. Jika ada klaim aset, buktikan di pengadilan," pungkasnya.

Menutup keterangannya, LHA SH Terate Pusat Madiun mengimbau seluruh elemen masyarakat, jajaran pengurus, serta peserta aksi untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban umum, dan situasi kondusif di wilayah Kota Madiun. (Red)