REALINVESTIGASI.COM, PURBALINGGA – Proyek revitalisasi SD Negeri 1 Brobot kembali menjadi sorotan publik setelah hingga Minggu (27 Juli 2026) rekap anggaran global (RAB) dan informasi perkembangan pekerjaan belum juga dipasang di lokasi proyek. Kondisi tersebut memicu pertanyaan masyarakat mengenai komitmen pelaksana dalam menjalankan prinsip transparansi penggunaan anggaran negara.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, persoalan tersebut bukan kali pertama menjadi perhatian. Pelaksana proyek disebut telah beberapa kali diingatkan agar segera memasang rekap anggaran global serta informasi progres pekerjaan agar dapat diakses masyarakat. Namun hingga berita ini ditulis, imbauan tersebut belum juga direalisasikan.
Padahal, proyek yang dibiayai menggunakan anggaran negara semestinya tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik bangunan, tetapi juga menjunjung tinggi asas transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi. Ketiadaan informasi dasar proyek membuat masyarakat tidak dapat mengetahui perkembangan pekerjaan maupun kesesuaiannya dengan perencanaan dan penggunaan anggaran.
Transparansi Dinilai Belum Optimal
Ketiadaan rekap anggaran global dan informasi progres pekerjaan dinilai bukan sekadar persoalan administratif. Kondisi tersebut berpotensi menghambat fungsi pengawasan publik terhadap pelaksanaan proyek yang dibiayai dari uang negara.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, termasuk proyek pembangunan yang menggunakan dana APBN maupun APBD. Dengan belum tersedianya informasi tersebut di lokasi pekerjaan, ruang partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan menjadi terbatas.
Sejumlah pihak menilai keterbukaan informasi sejak awal pelaksanaan proyek merupakan langkah penting untuk mencegah munculnya berbagai spekulasi yang dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara.
Konfirmasi Belum Diperoleh
Upaya memperoleh penjelasan dari pihak yang bertanggung jawab atas proyek hingga kini belum membuahkan hasil. Kepala Sekolah maupun Ketua Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) disebut belum dapat memberikan keterangan terkait alasan belum dipasangnya rekap anggaran global maupun informasi perkembangan pekerjaan.
Belum adanya penjelasan resmi membuat pertanyaan masyarakat mengenai pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi dalam proyek revitalisasi tersebut masih belum terjawab.
P2SP Sebut Material Sempat Diganti
Di tengah sorotan tersebut, Hendi selaku guru sekaligus anggota P2SP menjelaskan bahwa pengadaan material dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas serta kesesuaian harga dengan RAB.
"Sistem pengadaan barang menggunakan kearifan lokal. Kami juga melakukan beberapa pembanding untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan RAB dan memastikan kualitas bahannya baik," ujar Hendi.
Ia juga mengakui terdapat sejumlah material yang sebelumnya dipermasalahkan oleh salah satu pimpinan lembaga masyarakat sehingga dikembalikan kepada pemasok.
"Beberapa material yang kemarin dikomplain oleh salah satu ketua lembaga sudah kami retur dan diganti dengan material yang baru," katanya.
Penggantian material tersebut menunjukkan adanya evaluasi terhadap kualitas bahan yang digunakan. Namun demikian, penjelasan tersebut belum menjawab pertanyaan publik mengenai belum dipublikasikannya rekap anggaran global serta informasi perkembangan pekerjaan di lokasi proyek.
Kepercayaan Publik Menjadi Taruhan
Dalam setiap proyek yang menggunakan anggaran negara, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari tata kelola yang baik. Publik tidak hanya menilai kualitas hasil pembangunan, tetapi juga bagaimana proses pelaksanaannya dapat dipantau secara terbuka dan akuntabel.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan belum dipasangnya rekap anggaran global maupun informasi progres pekerjaan. Masyarakat kini masih menunggu langkah konkret dari pelaksana proyek untuk membuka informasi secara utuh sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan uang negara.
0 Komentar