REALINVESTIGASI.COM – PURBALINGGA — Audiensi pegiat sosial Komunitas Semut dengan DPRD, kepala dinas, dan sejumlah kepala desa memanas pada Rabu (29/10/2025) sore. Forum membahas kritik layanan RSUD Goeteng, celah UHC, maraknya obat tipe G, serta persoalan pungutan dan penahanan ijazah di sekolah.
Isu Utama yang Disuarakan
Surat permohonan audiensi tertanggal 22 Oktober disambut DPRD. Hadir Ketua DPRD Bambang Irawan, jajaran dinas kesehatan dan pendidikan, serta para kepala desa.
Empat isu dikeluhkan: cakupan UHC, mutu layanan RSUD Goeteng Taruna Dibrata, penyalahgunaan obat tipe G di kalangan remaja, dan problem pendidikan seperti penahanan ijazah, pungli, serta mahalnya seragam dan buku.
Pelayanan RSUD dan UHC Disoal
Imam, Ketua Komunitas Semut, menyoroti pasien tifus yang dinilai tidak tercover jaminan kesehatan, serta mempertanyakan dugaan pemotongan gaji dan tunjangan pegawai RSUD.
“Penyakit tifus itu umum diderita masyarakat kecil. Kenapa justru tidak bisa dicover UHC? lalu apakah buruknya pelayanan di Goeteng ada kaitannya dengan pemotongan gaji dan tunjangan pegawai RSUD?” tegas Imam
Kades Ponjen Romidi dan Kades Karangtalun Heru Catur Wibowo meminta regulasi diperjelas melalui Perbup/Perda agar pelayanan tidak rancu.
“Kami di lapangan sering dibenturkan dengan masyarakat. Tolong ada Perbup atau Perda yang jelas agar pelayanan tidak rancu,” ujar Romidi yang diamini Heru.
Kepala Dinas Kesehatan dr. Jusi memaparkan capaian jaminan kesehatan 98,38% dari penduduk. Pernyataan ini dibantah Heru yang menganggap data tidak valid, lalu meninggalkan ruang rapat bersama Romidi.
“Data itu fiktif! Dinsos dan BPJS saja tidak punya data valid seperti itu,” ujarnya lantang.
Obat Tipe G dan Carut-Marut Pendidikan
Pegiat sosial Agung Pramono menilai penyalahgunaan obat tipe G kian meresahkan remaja.
“Kasus penyelundupan obat tipe G ke lapas saja bisa hilang tanpa proses hukum. Mau jadi apa masa depan anak muda Purbalingga ini?” ujarnya geram.
Ia juga menyoroti penahanan ijazah, pungutan liar, jual-beli seragam mahal, dan kegiatan outing class yang membebani wali murid.
“Apakah praktik semacam ini akan terus dibiarkan?” tegasnya di hadapan anggota dewan.
Tanggapan DPRD
Ketua DPRD Bambang Irawan mengakui banyak pekerjaan rumah, khususnya perbaikan layanan RSUD, penegakan terhadap obat ilegal, dan perlindungan hak siswa.
“RSUD Goeteng ini PR-nya banyak. Semua kritik hari ini harus jadi bahan evaluasi. Terkait obat tipe G, nanti Komisi I akan memanggil Satpol PP. Untuk pendidikan, jangan sampai hak siswa terhambat karena administrasi,” ucap Bambang.
Dampak & Tindak Lanjut
Audiensi berakhir tanpa kesimpulan konkret sekitar pukul 17.00 WIB. Sejumlah peserta meninggalkan ruang sidang karena menilai jawaban dinas normatif.
“Kami datang bukan untuk menyerang, tapi untuk memperjuangkan masyarakat bawah. Purbalingga butuh kepala OPD yang kreatif dan solutif, bukan sekadar normatif,” tegas Imam.
Forum menyepakati perlunya evaluasi dan pemanggilan pihak terkait. DPRD menjanjikan tindak lanjut, sementara pegiat sosial menunggu langkah konkret perbaikan layanan publik di Purbalingga.
0 Komentar