PURBALINGGA – REALINVESTIGASI.COM, 13 November 2026 – Pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga kembali menjadi perhatian setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap dua persoalan dalam tata kelola keuangan daerah. Mulai dari standar pembayaran honorarium yang dinilai belum sesuai ketentuan hingga kesalahan klasifikasi anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Purbalingga senilai Rp4.051.550.000.
Temuan tersebut bukan perkara administrasi biasa. Di dalamnya terdapat persoalan kepatuhan terhadap regulasi, ketepatan penganggaran, serta efektivitas pengawasan sebelum anggaran ditetapkan dan direalisasikan.
Dua persoalan ini sekaligus memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana mekanisme penyusunan dan verifikasi anggaran di lingkungan Pemkab Purbalingga berjalan hingga persoalan tersebut ditemukan oleh lembaga pemeriksa?
STANDAR HONORARIUM DIPERSOALKAN, PERBUP NOMOR 38 TAHUN 2025 DIMINTA DIREVISI
Dalam hasil pemeriksaannya, BPK menilai standar pembayaran honorarium yang diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup) Purbalingga Nomor 38 Tahun 2025 belum selaras dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025.
Atas kondisi tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Purbalingga agar menghentikan pembayaran honorarium yang tidak sesuai ketentuan serta melakukan revisi terhadap regulasi daerah tersebut.
Rekomendasi ini menjadi catatan penting. Sebab, peraturan kepala daerah semestinya menjadi pedoman pelaksanaan anggaran yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan justru menimbulkan ketidaksesuaian dalam penerapannya.
Persoalannya kini bukan hanya bagaimana memperbaiki Perbup tersebut, tetapi juga memastikan apakah standar honorarium yang dipersoalkan sudah terlanjur digunakan dalam pembayaran dan berapa nilai anggaran yang terdampak.
Publik juga berhak mengetahui proses penyusunan, pengkajian, hingga penetapan Perbup tersebut. Siapa saja pihak yang terlibat dan bagaimana proses harmonisasi regulasinya dilakukan sebelum aturan itu diberlakukan?
RP4,05 MILIAR SALAH KLASIFIKASI, BAGAIMANA BISA LOLOS VERIFIKASI?
Temuan lainnya menyangkut penganggaran pada Bagian Kesra Setda Purbalingga. BPK menemukan anggaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp4.051.550.000 ditempatkan pada pos Belanja Jasa Kantor.
Padahal, menurut hasil pemeriksaan BPK, anggaran tersebut seharusnya diklasifikasikan sebagai Belanja Hibah.
Nilai lebih dari Rp4 miliar itu tentu bukan angka kecil. Kesalahan klasifikasi tersebut menunjukkan adanya ketidaktepatan dalam proses penganggaran yang perlu segera diperbaiki sesuai rekomendasi pemeriksa.
Pertanyaan berikutnya mengarah pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sebagai bagian dari mekanisme penyusunan dan verifikasi anggaran daerah, bagaimana ketidaktepatan klasifikasi dengan nilai miliaran rupiah tersebut bisa terlewat dalam proses pembahasan dan pemeriksaan internal?
BPK merekomendasikan agar TAPD meningkatkan ketelitian verifikasi serta Pemkab Purbalingga melakukan perbaikan terhadap klasifikasi anggaran dimaksud.
Namun, publik tentu tidak cukup hanya mendapatkan informasi bahwa pos anggaran akan diperbaiki. Penjelasan mengenai penyebab kesalahan, pihak yang bertanggung jawab secara administratif, serta langkah koreksi yang telah dilakukan juga penting untuk dibuka.
SEKDA DAN TAPD PERLU MEMBERIKAN PENJELASAN TERBUKA
Dua persoalan yang dicatat BPK tersebut menjadi bahan evaluasi serius bagi tata kelola keuangan Pemkab Purbalingga. Satu berkaitan dengan standar pembayaran honorarium yang belum selaras dengan ketentuan, sementara persoalan lainnya menyangkut penempatan anggaran Kesra senilai Rp4,05 miliar yang tidak sesuai klasifikasi.
Keduanya menuntut penjelasan yang transparan, terutama mengenai proses penyusunan kebijakan, penganggaran, verifikasi, hingga tindak lanjut rekomendasi BPK.
Sejumlah pertanyaan yang patut dijawab antara lain: apakah pembayaran honorarium dengan standar yang dipersoalkan sudah terlanjur direalisasikan? Berapa nilai anggaran yang terdampak? Mengapa anggaran Kesra miliaran rupiah ditempatkan pada klasifikasi belanja yang dinilai tidak tepat? Bagaimana mekanisme pengawasan TAPD dijalankan sebelum anggaran ditetapkan?
Redaksi telah berupaya meminta konfirmasi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purbalingga melalui pesan WhatsApp. Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh jawaban.
Redaksi tetap membuka ruang bagi Sekda, TAPD, Bagian Kesra, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi guna melengkapi pemberitaan ini.
CATATAN PENTING:
Temuan BPK dan rekomendasinya harus menjadi momentum pembenahan tata kelola keuangan daerah, bukan sekadar berakhir pada revisi regulasi atau perubahan pos dalam dokumen anggaran.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang daerah direncanakan, ditempatkan, dibayarkan, dan dipertanggungjawabkan. Sebab, setiap rupiah dalam APBD bersumber dari keuangan publik yang wajib dikelola berdasarkan aturan dan prinsip akuntabilitas.
BPK telah mencatat persoalannya. Kini publik menunggu jawaban: siapa yang bertanggung jawab, bagaimana kesalahan itu bisa terjadi, dan sejauh mana rekomendasi pemeriksaan benar-benar ditindaklanjuti?
Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
0 Komentar