PURBALINGGA – Belum genap empat bulan sejak dinyatakan selesai, pembangunan jalan rabat beton di Desa Karangsari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, justru memperlihatkan kerusakan serius. Sejumlah bagian badan jalan dilaporkan mengalami keretakan hingga kerusakan pada permukaan beton. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar terhadap kualitas konstruksi proyek yang menelan anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp94 juta tersebut.
Proyek yang seharusnya menjadi solusi peningkatan akses dan kenyamanan masyarakat itu kini justru menyisakan persoalan. Bagaimana mungkin infrastruktur yang baru dibangun dalam hitungan bulan sudah mengalami kerusakan cukup parah? Apakah kualitas material, proses pengerjaan, atau persiapan pondasi jalan telah diperhitungkan secara matang?
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pekerjaan rabat beton tersebut mulai dilaksanakan pada Juli 2026 dan dinyatakan rampung pada 25 Agustus 2026. Namun, dalam kurun waktu sekitar tiga hingga empat bulan setelah penyelesaian, kondisi fisik jalan justru menunjukkan kerusakan yang patut dievaluasi.
Anggaran Rp94 Juta, Volume 485 Meter, Kualitas Dipertanyakan
Berdasarkan keterangan Kepala Desa Karangsari, pembangunan jalan tersebut menggunakan anggaran Dana Desa sebesar Rp94 juta, dengan volume pekerjaan sepanjang 485 meter, lebar 2 meter, dan ketebalan beton 10 sentimeter.
Kepala Desa menjelaskan bahwa pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara swadaya dengan melibatkan masyarakat. Beberapa Ketua RT setempat turut dilibatkan untuk mengoordinasikan pengerjaan di lapangan.
Namun, ketika dimintai penjelasan lebih jauh mengenai spesifikasi teknis dan proses pelaksanaan pekerjaan, Kepala Desa menyampaikan bahwa urusan tersebut diserahkan kepada RT atau warga yang bersangkutan.
Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengawasan dan pengendalian mutu dilakukan oleh pemerintah desa terhadap pembangunan yang dibiayai menggunakan anggaran publik. Sebab, pelaksanaan secara swadaya bukan berarti aspek kualitas konstruksi, kesesuaian spesifikasi, dan pertanggungjawaban anggaran dapat diabaikan.
Pondasi Hanya Urugan Tanah, Cuaca Panas Jadi Alasan?
Saat dikonfirmasi mengenai penyebab kerusakan, Kepala Desa menyebut kondisi cuaca yang sangat panas ketika pekerjaan berlangsung sebagai salah satu kemungkinan penyebab beton mengalami kerusakan.
Selain itu, Kepala Desa juga mengungkapkan bahwa sebelum pengecoran dilakukan, badan jalan belum dilengkapi lapisan pondasi makadam dan hanya menggunakan urugan tanah.
Keterangan mengenai kondisi lapisan dasar ini menjadi poin penting yang patut ditelusuri lebih jauh. Dalam konstruksi jalan beton, kesiapan tanah dasar, pemadatan, lapisan pondasi, kualitas campuran beton, hingga proses perawatan setelah pengecoran merupakan sejumlah faktor yang perlu diperhatikan untuk menjaga kekuatan dan ketahanan jalan.
Cuaca panas memang dapat memengaruhi proses pengerasan beton apabila pengendalian dan perawatan tidak dilakukan dengan baik. Namun, menjadikan faktor cuaca sebagai dugaan penyebab kerusakan tentu belum cukup untuk menjawab persoalan teknis yang sebenarnya.
Apalagi, informasi bahwa jalan hanya menggunakan urugan tanah tanpa lapisan pondasi makadam perlu diuji melalui pemeriksaan teknis. Apakah kondisi tersebut sesuai dengan perencanaan konstruksi? Bagaimana kualitas pemadatan tanah dasarnya? Apakah ketebalan dan mutu beton benar-benar sesuai spesifikasi?
Semua pertanyaan tersebut membutuhkan pemeriksaan lapangan, bukan sekadar dugaan atau penjelasan sepihak.
Ketua RT Belum Memberikan Tanggapan
Untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan berimbang, awak media telah berupaya menghubungi Ketua RT yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan melalui pesan WhatsApp maupun sambungan telepon.
Namun, hingga berita ini disusun, pihak yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Penjelasan dari pihak pelaksana lapangan masih diperlukan, terutama terkait proses pengadaan material, komposisi campuran beton, metode pengerjaan, persiapan tanah dasar, hingga tahapan perawatan beton setelah pengecoran.
Dana Desa Bukan Sekadar Menghabiskan Anggaran
Kerusakan jalan yang muncul hanya dalam hitungan bulan setelah pembangunan selesai bukan persoalan yang semestinya dianggap sepele. Terlebih, anggaran sebesar Rp94 juta tersebut berasal dari Dana Desa, yakni uang publik yang seharusnya dikelola secara transparan dan menghasilkan infrastruktur berkualitas bagi masyarakat.
Pembangunan tidak cukup hanya dinilai dari panjang jalan yang berhasil dicor atau besarnya anggaran yang telah terserap. Lebih dari itu, kualitas hasil pekerjaan dan daya tahan bangunan menjadi ukuran penting keberhasilan penggunaan anggaran desa.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran tersebut digunakan, siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan, serta apakah hasil pembangunan benar-benar sesuai dengan spesifikasi dan perencanaan.
Pemerintah Desa Karangsari diharapkan tidak berhenti pada penjelasan mengenai faktor cuaca. Evaluasi teknis secara menyeluruh perlu dilakukan untuk memastikan penyebab kerusakan, sekaligus menentukan apakah diperlukan perbaikan terhadap bagian jalan yang mengalami keretakan dan kerusakan.
Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan, langkah pembenahan dan pertanggungjawaban harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebab, Dana Desa bukan sekadar anggaran yang harus dihabiskan dalam satu tahun anggaran. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan manfaat nyata, bukan justru meninggalkan kerusakan ketika masyarakat baru menikmati hasil pembangunannya.
0 Komentar