BUMDes Mangkrak di Purbalingga, Kini Muncul Program Koperasi Merah Putih: Tambal Sulam Tanpa Evaluasi.

 

Real investigasi//Purbalingga, 31 Mei 2025 – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi desa justru banyak yang mangkrak di Kabupaten Purbalingga. Program yang digadang-gadang bisa mendorong kemandirian ekonomi desa ini ternyata dalam praktiknya menghadapi berbagai persoalan, mulai dari salah urus, lemahnya pendampingan, hingga minimnya kapasitas manajerial.

Berdasarkan temuan di lapangan, banyak BUMDes di Purbalingga yang saat ini tidak lagi aktif, bahkan ada yang tidak memiliki kegiatan usaha sama sekali. Ironisnya, kondisi ini belum sepenuhnya dievaluasi secara terbuka dan menyeluruh oleh pihak terkait. Belum tuntas masalah BUMDes, kini masyarakat kembali disuguhi program baru dari pemerintah: Koperasi Merah Putih.

Program Koperasi Merah Putih yang diluncurkan dengan semangat memperkuat ekonomi rakyat ini justru menimbulkan kekhawatiran baru. Pasalnya, tanpa evaluasi yang jelas terhadap kegagalan BUMDes sebelumnya, munculnya program koperasi baru ini dianggap seperti menambal masalah dengan program baru—tanpa menyelesaikan akar persoalan yang lama.

“Bumdes saja belum bisa jalan, banyak yang mati suri. Sekarang malah mau bikin koperasi baru. Apa tidak sebaiknya fokus memperbaiki yang sudah ada dulu?” ungkap seorang perangkat desa di wilayah Kecamatan Kaligondang yang enggan disebut namanya.

Kurangnya Evaluasi dan Transparansi

Minimnya laporan evaluasi dari Dinas terkait membuat publik bertanya-tanya: apakah pemerintah daerah telah benar-benar belajar dari kegagalan BUMDes? Tanpa data dan transparansi, masyarakat sulit menilai apakah program-program desa hanya bersifat formalitas demi serapan anggaran atau memang memiliki arah yang jelas untuk pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks itu, kehadiran Koperasi Merah Putih menjadi ironi. Idealnya, koperasi memang menjadi wadah ekonomi kerakyatan. Tapi jika hanya menjadi proyek baru tanpa pembelajaran dari program lama yang gagal, maka potensi kegagalan serupa bisa saja terulang.

Butuh Langkah Nyata, Bukan Sekadar Ganti Nama Program.

Pengembangan ekonomi desa membutuhkan pendekatan yang terencana, konsisten, dan partisipatif. Bukan sekadar mengganti nama atau membuat program baru tanpa pembenahan sistemik. Evaluasi menyeluruh terhadap BUMDes yang mangkrak harus menjadi langkah awal. Dari sana, bisa diidentifikasi kesalahan perencanaan, kekurangan dalam pelaksanaan, serta potensi perbaikan di masa depan.

Jika tidak, maka baik BUMDes maupun Koperasi Merah Putih hanya akan menjadi deretan panjang program ‘setengah jalan’ yang habis anggaran tapi tak memberi dampak berarti.

Vendra