KSP (Koperasi Simpan Pinjam) di Purbalingga bebas berkegiatan tanpa legalitas

 

Realinvestigasi//Purbalingga 09 Sept 2024, Meski sudah di muat dalam media online sebuah KSP (Koperasi Simpan Pinjam) tetap berkegiatan bebas di wilayah Purbalingga tanpa teguran atau tindakan apapun dari dinas koperasi Kabupaten Purbalingga.Dalam UU No 25 Tahun 1992 sudah jelas di dalamnya aturan tentang perkoperasian.

Berikut dampak hukum bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang beroperasi tanpa legalitas resmi menghadapi sejumlah dampak hukum yang serius. Berikut beberapa dampak hukumnya:

Pembubaran Paksa: KSP tanpa izin resmi dapat dibubarkan secara paksa oleh pihak berwenang, seperti Kementerian Koperasi atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sanksi Pidana: Pengurus KSP yang beroperasi tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini termasuk pidana penjara karena melanggar peraturan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan/atau Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Denda Administratif: Selain pidana penjara, pelaku juga dapat dikenakan denda administratif yang besar, tergantung pelanggaran yang dilakukan.

Pengembalian Dana Nasabah: Dalam kasus di mana KSP tanpa izin mengelola dana nasabah, pengurus dapat diwajibkan mengembalikan semua dana yang telah dikumpulkan dari anggota atau pihak ketiga, baik melalui mekanisme hukum maupun perintah pengadilan.

Kerugian Nasabah dan Pengurus: Selain risiko hukum bagi pengurus, nasabah yang terlibat dalam KSP tanpa legalitas juga berpotensi kehilangan dana mereka karena tidak ada jaminan perlindungan dari pemerintah.

Pencemaran Nama Baik: Pengurus KSP yang terlibat dalam kegiatan ilegal akan menghadapi risiko pencemaran nama baik, yang dapat berdampak pada reputasi personal dan profesional.

Sita Aset: Dalam beberapa kasus, aset KSP yang beroperasi tanpa izin dapat disita oleh pihak berwenang untuk menutupi kerugian yang ditimbulkan kepada para nasabah atau pihak yang dirugikan.

Saat awak media berkunjung ke Dinas koperasi melalui Kabid nya menjelaskan bahwa pihaknya sudah menanyakan kepada PRIMKOPABRI yang menyewakan badan usahanya  kepada  pak bowo (penanggung jawab ksp wirasana) dan sampai sekarang kami belum menerima tanggapan dari PRIMKOPABRI nya,dari dinas sudah bersurat dan kita masih akan menunggu surat balasannya dan bila surat kami di abaikan maka kami akan bersurat lagi,

Saat awak media menanyakan kapan kegiatan koperasi tersebut di hentikan beliau tetap menunggu surat balasan dari PRIMKOPABRI dulu,jelas bu endang 

Ditempat terpisah pak Bowo (penanggung jawab koperasi menerangkan,saya di sini hanya pekerja soal legalitas itu kewenangan pimpinan,dan selama ini kami berkegiatan aman aman saja tidak ada dari dinas koperasi Kabupaten Purbalingga yang datang dan dari APH pun tidak ada yang datang,dulu koperasi yang di banjarnegara memang pernah di sidak oleh dinas dan APH yang akhirnya tutup lalu pindah di purbalingga,dan berjalan sampai sekarang bahkan ketua lingkungan pak Rt pun tahu kegiatan kami.ujar pak Bowo

lambannya respon dinas koperasi mungkin menunjukkan bahwa sistem pengawasan belum optimal. Idealnya, koperasi harus melalui prosedur registrasi dan pengawasan ketat sejak awal operasinya. Namun kenyataannya, masih banyak KSP yang bisa dengan mudah beroperasi tanpa izin resmi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan dan regulasi yang dilakukan oleh dinas koperasi.

Padahal Dinas Koperasi memiliki kewenangan yang penting dalam mengawasi dan menertibkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang beroperasi tanpa legalitas. Berikut adalah beberapa kewenangan yang dimiliki oleh dinas koperasi terkait KSP tanpa legalitas:

Pengawasan dan Pembinaan: Dinas Koperasi memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap semua koperasi, termasuk KSP. Mereka berhak melakukan audit terhadap operasional koperasi yang dicurigai beroperasi tanpa izin dan memeriksa apakah koperasi tersebut mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penertiban Koperasi Ilegal: Dinas Koperasi berhak menertibkan koperasi yang tidak memiliki izin atau legalitas resmi. Ini termasuk memberikan sanksi administratif, seperti teguran atau pencabutan izin jika koperasi terbukti melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Merekomendasikan Pembubaran Koperasi: Dinas Koperasi memiliki kewenangan untuk merekomendasikan pembubaran koperasi yang beroperasi tanpa izin kepada pengadilan atau pihak terkait, seperti Kementerian Koperasi dan UKM. Pembubaran ini dilakukan jika koperasi terbukti melanggar hukum dan tidak memiliki izin.

Koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Dalam hal KSP tanpa legalitas terlibat dalam kegiatan pengelolaan dana publik yang melanggar hukum, dinas koperasi dapat berkoordinasi dengan OJK untuk melakukan penindakan lebih lanjut, termasuk melaporkan koperasi tersebut kepada pihak berwajib.

Pemberian Sanksi Administratif: Dinas Koperasi berwenang memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan sementara, hingga pencabutan izin usaha koperasi jika terbukti melakukan pelanggaran, termasuk beroperasi tanpa izin resmi.

Pendidikan dan Penyuluhan: Selain tindakan represif, dinas koperasi juga berperan dalam memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat serta koperasi tentang pentingnya legalitas dan tata kelola yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Agoenk22

#polrespurbalingga