PENGGODOKAN RAPERDA KETAHANAN PANGAN DAN SISTEM PERTANIAN

PURBALINGGA || REAL INVESTIGASI. Berdasarkan isu yang berkembang di masyarakat mengenai kemiskinan, pengangguran & lapangan pekerjaan, pendidikan dll, keynote speaker Winarti (DPRD Provinsi JATENG menuturkan perlunya penggodokan Raperda ketahanan pangan dan sistem pertanian.

Sebagaimana disampaikan Indaru

"Perlu adanya tata kelola sumber mata air yang lebih baik" yang selanjutnya di perinci oleh Hadi Iswanto yang diantaranya:

1. RPJP muncul karena : UUD no 25 Th 2024 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dengan adanya pemilihan langsung.

2. RPJP Nasional : Penjabaran tujuan nasional 

3. RPJP Daerah : penjabaran RPJP Nasional, dikembangkan sesuai isu daerah masing-masing

4. Proses perencanaan : proses politik, Proses teknokratis (perencana profesional/ eksekutif mengundang beberapa ahli), proses partisipatif (terlebih basis komunitas menjadi penting) , Buttom up & Top down

5. Penyusunan : BAPERDA membuat rancangan , musrenkab, perda dengan dewan

6. Substansi : kondisi eksistensi, indikator SOSHUB, ekonomi, SARPRAS, politik hukum keamanan, lingkungan hidup, arah pembangunan (25 Tahun)

Sehubungan dengan itu maka Untuk mengembalikan Purbalingga bermartabat maka diperlukan support program tata kelola air seperti irigasi berbasis petani yang diprioritaskan untuk kecamatan Kejobong dan Kecamatan pengadegan. 

   Dimana kebutuhan total kurang lebih 8,669 T ( 5 Tahun ) dan APBD kurang lebih 2,0661 T per tahun.

Basyir Fadlulloh menambahkan agar memastikan kebijakan pemerintah berorientasi untuk memihak pada kesejahteraan masyarakat dengan mekanisme demokratis dengan dimungkinkan Dewan / tidak langsung , atau disebut juga demokrasi dari atas.

Dalam hal ini yang bisa menjadi tolak ukur dari kesejahteraan masyarakat diantaranya 

1. Pendidikan 

2. Kesehatan

3. Ekonomi 

Dengan mengacu identitas ideologi kesejahteraan.

Yang menjadi krisis di lapangan adalah tentang menjaga ekonomi "ternyata sekarang neo liberal" artinya siapa yang punya uang makan ia akan mempunyai peluang.

Maka dari itu untuk menuju Purbalingga bermartabat dan sejahtera membutuhkan kriteria Bupati dengan Visi dan Jaringan yang efektid dan efisien.

Fian22_red